PBB Desak Taliban Akhiri Pengekangan Terhadap Perempuan Afghanistan

Mahasiswa perempuan Afghanistan dihentikan oleh petugas keamanan Taliban yang berdiri di samping sebuah universitas di Kabul, Afghanistan. Foto: Wakil Kohsar/AFP

PBB mendesak Taliban segera mencabut kebijakan yang mengekang aktivitas perempuan Afghanistan. Teranyar, Taliban melarang perempuan untuk bekerja di sektor Non-Government Organization (NGO) atau LSM.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, mengutuk pengekangan tersebut.

"Tidak ada negara yang dapat berkembang, bahkan bertahan, secara sosial dan ekonomi dengan setengah populasinya dikecualikan," kata Turk dalam keterangannya, dikutip dari AFP, Selasa (28/12).

Turk mengatakan, pembatasan ini tak hanya akan meningkatkan penderitaan warga Afghanistan, tetapi dikhawatirkan menimbulkan risiko di perbatasan. Dia menegaskan, kebijakan itu berisiko menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat Afghanistan.

"Saya mendesak otoritas de facto untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak semua perempuan dan anak perempuan, untuk dilihat, didengar dan untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada semua aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi negara," ungkap Turk.

Wanita Afghanistan berdiri di depan bekas Kementerian Urusan Wanita. Foto: REUTERS/Ali Khara

Sejumlah kebijakan pembatasan terhadap aktivitas perempuan sudah diterapkan Taliban usai kembali berkuasa di Afghanistan. Selain pelarangan untuk bekerja di LSM, banyak juga kebijakan yang menyasar sektor pendidikan.

Seperti Taliban melarang pendidikan di universitas untuk perempuan, termasuk pendidikan tingkat menengah untuk anak perempuan.

"Keputusan terbaru oleh otoritas de facto ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi perempuan dan seluruh rakyat Afghanistan," kata Turk.

"Melarang perempuan bekerja di LSM akan merampas pendapatan mereka dan keluarga mereka, dan hak mereka untuk berkontribusi secara positif bagi pembangunan negara mereka dan kesejahteraan sesama warga mereka," ucap Turk.

Langkah tersebut merupakan pukulan terbaru terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kekuasaan tahun lalu.

"Larangan itu akan secara signifikan merusak, jika tidak menghancurkan," kata Turk.

Pasukan keamanan Taliban tiba di lokasi serangan di Shahr-e-naw yang merupakan salah satu kawasan komersial utama kota di Kabul, Afghanistan, Senin (12/12/2022). Foto: Wakil Kohsar/AFP

Perempuan di sektor LSM, lanjut Turk, mempunyai peran penting. Kebijakan Taliban ini dinilai semakin menyusahkan Afghanistan, padahal kebutuhan bantuan kemanusiaan mencapai puncaknya di tengah musim dingin di sana.

Dampaknya, beberapa kelompok bantuan asing mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka menangguhkan operasi mereka di Afghanistan.

Di sisi lain, perempuan Afghanistan kini telah banyak terdampak atas kebijakan Taliban. Selain soal pekerjaan, mereka juga dicegah bepergian tanpa saudara laki-laki dan diperintahkan untuk menutup diri di luar rumah, idealnya dengan burqa.

Komunitas internasional menghormati hak-hak perempuan sebagai poin penting dalam negosiasi dengan pemerintah Taliban untuk pengakuannya dan pemulihan bantuan.

"Perempuan dan anak perempuan tidak dapat disangkal hak bawaannya. Upaya otoritas de facto untuk membuat mereka diam dan tidak terlihat tidak akan berhasil," pungkas Turk.